PPID | Standar Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Pengertian
Standar Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah mekanisme yang ditempuh Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa antara Badan Publik dan Pemohon/Pengguna Informasi Publik, melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 38–41 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Bentuk Penyelesaian Sengketa
Mediasi
Penyelesaian sengketa melalui bantuan mediator Komisi Informasi, bersifat sukarela dan merupakan pilihan para pihak (Pasal 1 angka 6 & Pasal 40). Ditempuh untuk sengketa dengan alasan: tidak disediakannya informasi berkala, permintaan tidak ditanggapi, ditanggapi tidak sebagaimana diminta, tidak dipenuhi, biaya tidak wajar, atau melebihi batas waktu.
Ajudikasi Nonlitigasi
Proses penyelesaian sengketa dalam persidangan yang diputus oleh Komisi Informasi, dengan kekuatan hukum setara putusan pengadilan. Ditempuh langsung untuk sengketa dengan alasan penolakan berdasarkan Pasal 17 (informasi dikecualikan), atau dilanjutkan dari Mediasi yang dinyatakan gagal/salah satu pihak menarik diri.
Jangka Waktu Penyelesaian
| Tahapan | Jangka Waktu |
|---|---|
| Komisi Informasi mulai mengupayakan penyelesaian sejak permohonan diterima | Maks. 14 hari kerja |
| Proses Mediasi sejak pertemuan pertama | 14 hari kerja (dapat diperpanjang 1x, 7 hari kerja) |
| Keseluruhan proses penyelesaian sengketa | Maks. 100 hari kerja |
Kekuatan Hukum Putusan
Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan Mediasi bersifat final dan mengikat (Pasal 39). Putusan Ajudikasi Nonlitigasi dapat diajukan keberatan ke Pengadilan oleh pihak yang tidak menerima putusan; apabila tidak diajukan keberatan, putusan berkekuatan hukum tetap.
Upaya Hukum Lanjutan
Pihak yang tidak menerima putusan Ajudikasi Nonlitigasi dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri (untuk Badan Publik nonpemerintah) atau Pengadilan Tata Usaha Negara (untuk Badan Publik negara), sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.