PPID | Tata Cara Pengajuan Keberatan & Sengketa Informasi Publik

Pengertian

Keberatan adalah upaya yang dapat ditempuh Pemohon Informasi Publik secara tertulis kepada atasan PPID apabila permohonan informasinya tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Apabila tanggapan atasan PPID tidak memuaskan, Pemohon dapat mengajukan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 35, 36, dan 37 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Alasan Pengajuan Keberatan

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008, keberatan dapat diajukan berdasarkan alasan berikut:

  1. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  2. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
  3. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
  4. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  5. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
  6. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
  7. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Cara Mengajukan Keberatan

  1. Pemohon mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID, paling lambat 30 hari kerja sejak ditemukannya alasan sebagaimana di atas.
  2. Mengisi Formulir Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi.
  3. Atasan PPID memberikan tanggapan tertulis paling lambat 30 hari kerja sejak keberatan diterima.

Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Apabila tanggapan Atasan PPID tidak memuaskan, atau tidak ada tanggapan hingga batas waktu 30 hari kerja terlampaui, Pemohon dapat mengajukan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis atau sejak berakhirnya masa 30 hari kerja tersebut.

Alur Keberatan & Sengketa