PPID | Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat

Pengertian

Halaman ini menjelaskan tata cara pengaduan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat/petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan PT Agronesia (Perseroda) dalam menjalankan tugas pelayanan informasi publik.

Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan apabila mendapati petugas PPID:

  1. Menolak permohonan informasi tanpa alasan yang sah sesuai UU No. 14 Tahun 2008;
  2. Meminta biaya atau pungutan di luar ketentuan yang berlaku;
  3. Memberikan pelayanan yang diskriminatif kepada pemohon informasi;
  4. Membuka informasi yang seharusnya dikecualikan tanpa melalui uji konsekuensi;
  5. Melakukan tindakan lain yang bertentangan dengan kode etik pelayanan publik.

Cara Pengaduan

Pengaduan dapat disampaikan melalui kanal Whistleblowing System (WBS) PT Agronesia, dengan menyertakan:

  1. Identitas pelapor (dapat dirahasiakan);
  2. Identitas petugas/pejabat yang diadukan, termasuk jabatan;
  3. Uraian perbuatan yang dilaporkan;
  4. Bukti atau keterangan pendukung (jika ada).
Ajukan Pengaduan Melalui WBS

Perlindungan Kerahasiaan Pelapor

PT Agronesia menjamin kerahasiaan identitas pelapor sesuai dengan mekanisme perlindungan pelapor yang diterapkan dalam sistem Whistleblowing System, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 105 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah yang Baik.

Proses Penanganan

Pengaduan yang diterima akan diverifikasi kebenaran identitas dan kelengkapan informasinya, kemudian diproses melalui penelaahan awal oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) sebelum ditindaklanjuti.